Info Kamar


Nomor Kamar : 100

Informasi Kamar

Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK KEUANGAN berikut info Jadwal materi BIMTEK KEUANGAN selama tahun 2023 dengan harga murah

  1. Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022
  3. Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022
  4. Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  5. Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru.
  6. Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD 2023
  7. Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD
  8. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020.
  9. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018.
  10. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019.
  11. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
  12. Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
  13. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.
  14. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.
  15. Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2018.
  16. Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah.
  17. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD
  18. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.Reporting, E.Siap/BMD.
  19. Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
  20. Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2023.
  21. Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak.
  22. Sistem Dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  23. Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara.
  24. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD.
  25. Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
  26. Sosialisasi PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dan PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
  27. Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara.
  28. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  29. Implementasi PERMENDAGRI RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
  30. Sosialisasi PMK No 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  31. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Secara Efektif dan Efesien.
  32. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
  33. Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
  35. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
  36. Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
  37. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
  38. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif.
  39. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  40. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020.
  41. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
  42. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
  43. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya.
  44. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban, Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
  45. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2023.
  46. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD.
  47. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
  48. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian
  49. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
  50. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  51. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  52. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  53. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  54. Pengembangan Sistem

Rp 2.500.000,00

PAKET BIMTEK EKONOMI
Pemesanan Kamar