Materi Bimtek

Materi Bimtek

Berikut ini kami tampilkan kebutuhan akan Bimtek pada Instasi anda klik teks judul untuk melihat kelengkapan penjelasanya

  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Kelautanan dan Perikanan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek, sesuai kebutuhan.
  2. Identifikasi Spesies Hewan Laut Yang Dilindungi
  3. Sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
  4. Pengolahan dan Pengemasan Produk Hasil Perikanan
  5. Sosialisasi Verifikator dan Pengolahan Data PerikananTeknologi Adaptif dan Perikanan Kepada Penyuluh Perikanan Dalam Rangka Adopsi Teknologi Hasil Tangkap
  6. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Nelayan (Penguatan Kelembagaan Nelayan Berbasis Alat Tangkap Ramah Lingkungan)
  1. Penguatan Kapasitas Aparatur Dalam Menjalankan Tupoksi Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Manajemen Kependudukan
  2. Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat
  3. Tata Cara Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi PetugasKelurahan, Kecamatan dan Dinas
  4. Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan 13 Kejadian Peristiwa Penting Yang Mengacu Pada UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  6. Sensus Kependudukan
  7. Penyusunan SOP Pelayanan Administrasi Kependudukan
  8. Sosialisasi PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  9. Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
  • Pedoman Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2023
  • Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri RI No. 77 Tahun 2022, Bagi PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD
  • Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD Berbasis SIPD Tahun 2023
    Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Berbasis SIPD Tahun 2023
    Pelatihan Procurement dan Purchasing Tahun 2023
  • Sosialisasi Permendagri RI No. 18 Tahun 2022 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023
    Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah/SKPD Tahun 2023
  • Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Sesuai Permenpan RB RI No. 19 Tahun 2018
  • Pengelolaan dan Penatausahaan Barang/Aset Milik Daerah serta Strategi Menuju Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  • Sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  • Pelaksanaan Reviuw Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual
  • Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
  • Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  • Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
  • Sistem dan Strategi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan serta Tanggungjawab Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  • Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
  • Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Daerah
  • Pengelolaan Dana Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Bendahara Kelurahan
  • Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran
  • Penyusunan SOP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  • Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Tata Cara Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Laporan Keuangan SKPD/OPD

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Pemahaman Kebijakan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
  • Pedoman Teknis Pelaporan Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah Daerah BUMN dan BUMD Tahun 2023
  • Tata Cara Pengisian dan Pelaporan E-SPT Bagi Instansi Pemerintah Tahun 2023
  • Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pendesaan (PBB-P2)
  • Sosialisasi PMK No.59/PMK.03/2022 Perubahan Atas PMK-231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran & Pelaporan Pajak Bagi Instansi
  • Penerapan Regulasi PPH Pasal 22 Tahun 2023
  • Pemetaan Objek Pajak PBB Berbasis Geospasial / GIS Tahun 2023
  • Audit Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
  • Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Retribusi Sesuai UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD
  • Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  • Perubahan Ketentuan Tata Cara Pemotongan/Pemungutan PPh dan PPn, Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah dan Penerapannya dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah serta Penerapan Aplikasi SPT Unifikasi bagi Instansi Pemerintah berdasarkan PMK-58/PMK.03/2022, PMK59/PMK.03/2022 dan ketentuan terbaru tahun 2023
Keterangan:
  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Penilaian BMD, Penyusunan Neraca dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
  • Perencanaan Barang/Aset sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016
  • Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Tahun 2023
  • Pengelolaan dan Penatausahaan Barang/Aset Milik Daerah serta Strategi Menuju Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  • Penilaian Aset/Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
  • Tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah
  • Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa
  • Optimalisasi Pengelolaan Aset / Barang Milik BUMD Tahun 2023
  • Audit Barang Milik BMD/Audit Aset Daerah Tahun 2023
  • Sosialisasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Tahun 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah berdasarkan Pemendagri No.47 Tahun 2021.

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level 1 (Tingkat Dasar)
  • Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023
  • Sosialisasi Program Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023
  • Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  • Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Rumah Sakit serta Penerapan TKDN Tahun 2023
  • Praktek Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
  • Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  • Penerapan E-Katalog dan E-Purchasing V.5.0
  • Penerapan TKDN pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023
  • Sosialisasi Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
  • Strategi Manajemen Pengelolaan Barang dan Jasa Berdasarkan PERPRES No. 16 Tahun 2018
  • Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
  • Implementasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) V.4.5
  • Pelatihan Perhitungan dan Penilaian TKDN Tahun 2023
  • Pelatihan Procurement dan Purchasing Tahun 2023
  • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Puskesmas BLUD Tahun 2023
  • Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023
  • Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2023

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pemerintah
  • Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah Prov/Kab/Kota
  • Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  • Pengelolaan Arsip Desa Tahun 2023
  • Pengelolaan Arsip Elektronik OPD/PNS
  • Pelatihan Kearsipan Bagi PNS Tahun 2023

Keterangan :

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Berikut beberapa materi pilihan bidang Perhubungan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek, sesuai kebutuhan.
  • Strategi Pengelolaan Industri Penerbangan
  • Manajemen Transportasi Perkeretaapian
  • Pengelolaan Parkir dan Retribusi Daerah dan pengujian KIR
  • Manajemen Opersional Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran
  • Tata Cara Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Berdasarkan Permenhub No. PM 24 Tahun 2021
  • Sosialisasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan Pengendalian Lalu Lintas Serta Pelayanan Transportasi Berbasis Aplikasi
  • Manajemen Transportasi Lalu Lintas
  • Pengelolaan Parkir dan Retribusi Parkir Secara Elektronik
  • Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengembangan Pelabuhan
  • Pelayanan Transportasi Berbasis Aplikasi Serta Pengendalian Lalu Lintas Berbasis Aplikasi
  • Manajemen Logistik Port Business Management Kepelabuhan
  • Terarah dan Terpadu serta Memenuhi Standar Nasional dan Internasional
  • Penyusunan Informasi Data Transportasi dan Pembangunan Infrastruktur
  • Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Transportasi Dinas Perhubungan
  • Pembentukan UPDT pada dinas perhubungan

Keterangan:

  • PPKPD selain mengadakan pelatihan bidang Perhubungan, juga mengadakan kegiatan bimtek pertanahan, multimedia, keuangan daerah, Kelautan Perikanan, Ketahanan Pangan, Kesbangpol, Pariwisata, kependudukan dan beberapa bidang lain.
  • Demikian materi bidang Perhubungan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan keuangan dan Pemerintah Daerah (PPKPD). Terlampir jadwal bimtek/diklat Perhubungan tingkat nasional.
  1. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa BUMN/BUMD
  2. Penyusunan RKAP BUMD Tahun 2023 Dengan Penerapan Manajemen Risiko dan KPI
  3. Pemahaman Pradigma Barang Jasa BUMN/BUMD
  4. Penerapan P3DN/TKDN Pengadaan Jasa Kontruksi
  5. Probity Audit Pada BUMD/BUMN/PERUMDA
  6. Arah Kebijakan BUMD
  7. Manajemen Aset PDAM/BUMD
  8. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD
  9. Pelatihan Auditor Internal/SPI Perguruan Tinggi
  10. Pengadaan Barang dan Jasa BUMD
  11. SPI PDAM
  12. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah
  13. Training Building Information Modelling (BIM)
  14. Pelatihan Penyusunan Presentasi dan Komunikasi Visual
  15. Payroll System & Office Administration
  16. Visualisasi Data Dengan Tableau
  17. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 28 Tahun 2020
  18. Sosialisasi Permendagri No. 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  19. Training Legal Aspect Gas Industry
  20. Training Legal Drafting of Contract
  21. Kewajiban Perpajakan Bagi Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD
  22. Pelatihan Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018
  23. Sosialisasi dan Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA)
  24. Pemanfaatan Marketing MIX (4P dan 7P) Sebagai Strategi Bersaing Yang Kompetitif
  25. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2023
  26. Optimalisasi Peran BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD dan SDM BUMD
  27. Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia
  28. Strategi Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Untuk Laboratorium Perguran Tinggi dan Instansi Pemerintah
  29. Training Project Management
  30. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BUMD Berdasarkan Permendagri No. 118 Tahun 2018
  31. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi BUMD Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2018
  32. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah Berdasarkan Permendagri No. 96 Tahun 2016
  33. Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2016
  34. Training PSAK Akuntansi Aset Tetap Perusahaan
  35. Training PSAK Persediaan Berbasis IFRS
  36. Training Tata Kelola Casemix Rumah Sakit
  37. Regulasi dan Aplikasi PPh Pasal 22
  38. Managing Electronic Management System dan Electronic Data Interchange
  39. Training Good Manufacturing Practices
  40. Training HACCP (Hazard Anaysis Critical Control Point)
  41. Manajemen Pengelolaan JDIH Bagi Kearsipan Pemerintah (Update Tata Kelola dan Kepatuhan Hukumnya)
  42. Training Collection & Negotiation Skills
  43. Training Talent Management And Succession Planning
  44. Training Tax Planning and Tax Audit
  45. Tarining Credit Analysis – Monitoring and Problem Solving
  46. Total Productive Maintenance Leadership FOR Quality Management
  47. Pelatihan Sekretaris dan CSR TJSL Di Lembaga Keuangan/Bank, Emiten dan Perusahaan Publik
  48. Pelatihan Personal Development For Entrepreneurial Marketing
  49. Corporate Social Responsibility Management
  50. Peningkatan Kompetensi dan Penguatan Satuan Pengendalian Internal (SPI) BUMN/BUMD
  51. Training Effective Budgeting and Cost Control
  52. Research and Development Management
  53. Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi dan AMI
  54. Pelatihan Penyusunan Notula
  55. Training Corporate Secretary
  56. Training Legal Audit dan Legal Opinion
  57. Budgeting Profit Planning dan Control
  58. Asset Liability Management
  59. Penyusunan Sistem Dokumentasi ISO 9001:2015 Mengenai Konteks, Sasaran Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja, Job Decription, TNA, Dll)
  60. Pemahaman Persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (Awareness & Requirements)
  61. Digitalisasi Manajemen Layanan Administrasi Bidang Kependidikan / Perguruan Tinggi
  62. Training Audit Hasil Pekerjaan Konstruksi
  63. Training Human Resource Management Development Program
  64. Hukum Perbankan
  65. Internal Audit, Fraud Detection, and Investigation
  66. Training Master Project Manager
  67. Audit Keuangan dan Operasional Kantor
  68. Project Risk Management
  69. Manajerial Urusan Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset
  70. Pemanfaatan Marketing MIX (4P dan 7P)
  71. Manajerial Administrasi Perkantoran Modern dan Rumah Tangga
  72. Managing Service Excellence, HR, Motivation & Teamwork Building
  73. Pelatihan Pemetaan Topografi dan Survey Toponimi
  74. TQM (Total Quality Management)
  75. Transparansi dan Kredibiltas Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMN
  76. Presentation Skill Bagi Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD & Swasta
  77. Pemahaman Pencatatan dan Mekanisme Hapus Buku Aset Tetap BUMN (Penerapan Permen BUMN No. Per-22/MBU/12/2014 dan PSAK Terkait dan Pemahaman Aspek Legal dan Manajemen Risiko Hapus Buku Aset Tetap)
  78. Automatic Exchange of Information (AEOI)
  79. Marketing Strategy di Era Digital 4.0
  80. Training Well Logging Analysis
  81. Training Cost Reduction in Purchasing
  82. Administration Purcashing
  83. Tender Berbasis Aplikasi SPSE V.4.5
  84. Pelatihan Tata Cara Hitung dan Pelaporan TKDN
  85. Purchasing E-Katalog dan Toko Daring
  86. Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
  87. Pelatihan Effective Cashflow
  88. Training Data Analytics in Internal Audit
  89. Pelatihan Dynamic Team Building
  90. Training Building and Asset Management
  91. Metode Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced Scorecard
  92. Metode dan Teknik Penyusunan Business Plan
  93. Training Customer Service Excellent
  94. Pelatihan Pengawas Operasional Pertama
  95. Pelatihan Bidang Finance dan Accounting
  96. Manajemen Logistik
  97. Pelatihan Performance Appraisal Bagi Karyawan
  98. Pelatihan Career Management
  99. Training Professional Writing and Skill Development
  100. Pelatihan Administrasi Keuangan
  101. Training Collection Skill and Management
  102. Mechanical Structure Analysis
  103. Supplier Performance Assesment
  104. Problem Solving and Decision Making
  105. Integrated Internal Control and Risk Management
  106. Training Marketing and Selling Management for B2B
  107. Training Organization Development and People Management
  108. Best Practice For Supply Chain Management
  109. Tarining Administration Purchasing
  110. Pelatihan Tender Berbasis Aplikasi SPSE V4.5
  111. Audit Berbasis Manajemen Risiko – Internal Audit

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai bimtek, diklat BUMN, BUMD dan Rumah Sakit. Terlampir Jadwal Diklat BUMN, BUMD dan Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh PPKPD

  • Penyusunan Peta Potensi Investasi & Peluang Usaha
  • Implementasi Kebijakan OSS RBA
  • Kebijakan UU Cipta Kerja Klaster Perizinan Berusaha Melalui OSS Versi 1.1 Sesuai PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  • Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  • Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
  • Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  • Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
  • Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  • Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  • Ketentuan Terbaru Penanaman Modal Berdasarkan Perpres No. 49 Tahun 2021 Tentang
    Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
  • Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
    Penyelenggaran Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah
  • Strategi dan Inovasi Menarik Investasi Melalui Promosi Daerah
  • Strategi Penyusunan LKPM Online Berdasarkan Perka BKMP No. 7 Tahun 2018
  • Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP IMB)
  • Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  • Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  • Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Impelentasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  • Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah
  • Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  • Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eleketronik Dibidang Perdagangan Sesuai Permendag No. 64 Tahun 2020
  • Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
  • Manajemen OSS-RBA Berbasis Risiko dan Tata Cara Penyampaian LKPM
  • Penerapan Sistem OSS Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PBTSE
  • Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal
  • Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SIPD Tahun 2023
  • Sosialisasi Permendagri No. 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023
  • Pelatihan Kepemimpinan Kepala Daerah dan DPRD
  • Penyusunan LPPD, LKPJ, RLPDD, EPPD Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Akurasi dan Objektif
  • Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah Tahun 2023
  • Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2023
  • Manajemen Risiko dan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
  • Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender PPRG Daerah
  • Implementasi pada Sistem Akuntabilitas dan Anggaran dengan Ukuran AKIP, LAKIP Penyusunan
  • RENSTRA RENJA pada Semua Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance
  • Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber Dari APBD Pasca Terbitnya Permendagri No. 99 Tahun 2019
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  • Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
  • Penerapan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Mendukung Administrasi Sekretariat Daerah
  • Penatausahaan Administrasi Sekretariat Daerah dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Daerah
  • Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  • Perancanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
  • Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi
  • Peningkatan Tupoksi Staf Ahli dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah
  • Pelatihan Legal Drafting bagi Pemerintah Daerah
  • Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  • Penilaian Kualitas Pelayanan serta Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Keterangan :

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Implementasi Aplikasi SISKEUDES V.2.0.5 Tahun Anggaran 2023
  • Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional serta Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
  • Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
  • Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) berbasis Kawasan untuk Pembangunan SDM dan Kebudayaan
  • Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
  • Pengelolaan Dana Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Bendahara Kelurahan/Desa
  • Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan/Distrik dan Kampung serta Implementasi PerundangUndangan Tentang Kecamatan/Distrik
  • Peningkatan Kapasitas BUMDes Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa
  • Perancangan dan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Desa
  • Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  • Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
  • Pendidikan Kepala Desa dan Aparatur Desa Awal Masa Jabatan
  • Prioritas Penggunaan Dana Desa
  • Penyusunan Renstra Desa, RKP Desa dan APBDesa
  • Pelatihan Pembuatan RPJMDes dan RKPDes
  • Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  • Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis BUMDes
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
  • Perencanaan Usaha BUMDes
  • Strategi pengelolaan dan Pengembangan BUMDes
  • Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Prioritas Dana Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa
  • Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Melalui Alokasi Dana Desa
  • Pelaporan ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah
  • Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaba)
  • Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa
  • Perencanaan dan Penganggaran Desa
  • Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
  • Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  • Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan
  • Peningkatan Kapasitas Diri Pengurus dan Anggota Tim PKK
  • Kepemimpinan Bagi Pengurus Organisasi Kewanitaan
  • Peningkatan Kapasista Perangkat Desa
  • Pelatihan LPM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
  • Teknis Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa
  • Pelatihan PKK
  • Pelatihan BPD
  • Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Implementasi pada Sistem Akuntabilitas dan Anggaran dengan Ukuran AKIP, LAKIP Penyusunan RENSTRA RENJA pada Semua Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance
  • Penyusunan Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan
  • Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023
  • Perencanaan Strategis Daerah
  • Peningkatan Inovasi dan Daya Saing Antar Daerah
  • Strategis Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  • Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Memicu Pertumbuhan Ekonomi
  • Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017
  • Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
  • Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS)
  • Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintahan
  • Sistem Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022/2023
  • Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
  • Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017
  • Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2023
  • Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 Sesuai Permendagri No. 81 Tahun 2022
  • Mekanisme Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber Dari APBD Pasca Terbitnya Permendagri No. 99 Tahun 2019
  • Penerapan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  • Berikut beberapa materi pilihan bidang Kesbangpol dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek, sesuai kebutuhan.
  • Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
  • Sistem Deteksi Dini, Cegah Dini dan Sistem Penanganan Konflik Sosial
  • Belanja Daerah dan Tertib Administrasi pengajuan, penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Permendagri No. 36 Tahun 2018
  • Permendagri No. 78 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Antisipasi dan Pengelolaan Konflik Sosial dan Publik Bagi Aparatur Pemerintah
  • Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah
  • Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman
  • Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM Bagi Aparatur Pemerintah
  • Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  • Pegawai SKP Kesbangpol
  • Sosialisasi Pemilu Serentak Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesbangpol
  • Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat dan Aparatur
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik
  • Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Pilkada
  • Peran Kesbangpol Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  • Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  • PPKPD selain mengadakan pelatihan bidang Kesbangpol, juga mengadakan kegiatan bimtek kelautan perikanan, pelatihan penganggulangan bencana alam, perhubungan, pertanahan, multimedia, keuangan daerah, Kelautan Perikanan, Aset Daerah, Ketahanan Pangan dan beberapa bidang lain.
  1. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti
  2. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efektif
  3. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang orientasi pada Kepentingan Rakyat
  4. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi
  5. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD
  6. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuangan Protokoler DPRD
  7. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan
  8. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  9. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti
  10. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
  11. Optimalisasi Tugas dan Wewenang DPRD Dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  12. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota termasuk atau Penyuluhan Roadmap dan Grand Design Reformasi Birokrasi
  13. Penguatan Manajemen Persidangan DPRD, Rapat DPRD, Tata Cara Pelaksanaan Rapat dan Persidangan Secara Efektif dan Efisien
  14. Penguatan Peran dan Kinerja DPRD Dalam Penetapan Perda yang Kontekstual
  15. Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik
  16. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Pimpinan & Anggota DPRD Serta Unsur Setwan
  17. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
  18. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  19. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
  20. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
  21. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD
  22. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
  23. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  24. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  25. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
  26. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  27. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  28. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  29. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  30. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
  31. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD
  32. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018
  33. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020
  34. Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019
  35. Peran DPRD Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD Dan EKPPD
  36. Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  37. Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah Rapat dan Notulensi
  38. Peningkatan Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan & Anggota DPR
  39. Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Berdasarkan Perangkat Daerah
  40. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  41. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Peraturan Daerah (PERDA)
  42. Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Masa Bakti 2019 – 2024 Serta Peran SETWAN Dalam Penguatan Kelembagaan Secretariat DPRD

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubungi kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang DPRD dan Setwan.
  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Pertanahan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek, sesuai kebutuhan.
  2. Hukum Pertanahan, Hak Atas dan Pembebasan Lahan Dengan Pengukuran Lapangan Tanpa Konflik dan Klaim
  3. Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi Kabupaten Kota
  4. Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Serta Konflik Pertanahan Di Daerah
  5. Pendaftaran Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
  6. Adminstrasi Pertanahan dan Pengadaan Tanah
  7. Aspek Hukum Pertanahan, Kompensasi dan Konflik Pertanahan Daerah Tambang
  8. Hak Tanggungan (HT-el) Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No. 5 Tahun 2020
  9. Hak-Hak Atas Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pemerintah Daerah
  10. Sistem Informasi Geografis Pertanahan
  11. Hukum Pertanahan Pemerintah Daerah
  12. Penyusunan SOP Administrasi Pertanahan
  13. Penyelesaian Konflik Pertanahan Pemerintah Daerah
  14. Pengukuran dan Pemetaan Batas Desa
  15. Pencatatan dan Optimalisasi Administrasi Pertanahan
  16. Optimalisasi Administrasi Pertanahan Dan Manajemen Pengadaan Tanah Serta
    Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan
  17. Pengadaan Tanah Serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan Di Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan
  18. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Terintegrasi OSS-RBA
  19. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
  20. Pedoman Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Sesuai PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  21. Konsep Pengadaan Tanah & Penyelesaian Pertanahan Terkait Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Klaster Pertanahan
  22. Ketataruangan Penyusunan Regulasi Zoning
  23. Sosialisasi Permendagri No. 117 Tahun 2018 Tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber APBD
  24. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan / Legal Drafting Bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD
  25. Pedoman Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Sesuai Perpes No. 12 Tahun 2022
  • Tata Ruang dalam Perencanaan Pembangunan
  • Penyelenggaraan Penataan Ruang Sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
  • Pengelolaan Dan Pengembangan Wilayah Pesisir dalam Menujang Pembangunan Daerah
  • Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur
  • Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka (RTH) Dalam Perspektif Scape Secara Spasial
  • Penyusunan Peta Dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
  • Penyusunan Regulasi Zoning (Peraturan Zonasi)
  • Percepatan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota Sesuai PP No. 21 Tahun 2021
  • Pedoman Umum Aplikasi E- Monev (Sistem Monitoring Evaluasi Proyek) Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Pelaporannya
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional
  • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
  • Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional
  • Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor
  • Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
  • Penataan ruang kawasan strategis nasional
  • Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota
  • Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
  • Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang
  • Manajemen Kontruksi Bagi SDM Dinas PUPR
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
  • Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Serta Administrasi Pertanahan
  • Perencanaan Konstruksi Berbasis Sistem Teknologi Building Information Modelling (BIM)
  • Sistem Informasi Geografis (GIS) Dalam Tata Ruang dan Perencanaan Pembangunan
  • Sistem Informasi Geografis (GIS) Kehutanan dan Perkebunan
  • Pemetaan Batas Administrasi Desa Berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  • Pemetaan Kerawanan Bencana Banjir dan Tanah Longsor (Tingkat Lanjut)
  • Sistem Informasi Geografis (GIS) Tingkat Dasar
  • Sistem Informasi Geografis (GIS) Untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
  • Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
  • Pemanfaatan Citra Satelit untuk Pemetaan Area Terbakar dan Perhitungan Emisi Karbon
  1. Penyusunan SKP dan Lampiran SKP Berdasarkan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
  2. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja ASN Untuk Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah
  3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  4. Implementasi PP No. 1 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
  5. Implementasi PP No. 17 Tahun 2020 Terkait Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS/ASN
  6. Manajemen Talenta dan Implementasi Permenpan RB No. 3 Tahun 2020
  7. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan E-Dupak
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lewat Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
  9. Perancanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
  10. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah
  11. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS untuk BLUD dan Puskesmas Tahun 2023
  12. Service Excellence Receptionist & Operator Instansi Pemerintah
  13. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  14. Implementasi Permenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN
  15. Peningkatan Kompetensi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  16. Management of Training Bagi Aparatur Pemerintah Daerah
  17. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
  18. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS serta Pelaksanaan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keterangan :

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  1. Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Humas Di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
  2. Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Pada Bidang Kehumasan, Keprotokolan, Risalah Rapat dan Notulensi
  3. Peningkatan Kompetensi Pranata Humas Instansi Pemerintahan
  4. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Humas dan Keprotokolan
  5. Peningkatan Tupoksi Humas & Protokol, Sekpri dan Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima
  6. Public Relation Management
  7. Kebijakan Serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Di Bidang Humas dan Protokoler Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas & Mutu Pelayanan Publik
  8. Manajemen dan Tata Cara Keprotokolan Sekretaris Daerah
  9. Manajemen Kehumasan Rumah Sakit/RSUD
  10. Metode dan Teknik Jurnalistik Profesional Bagi Personil Humas Guna Meningkatkan Kinerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
  11. Metode dan Teknik Public Speaking Bagi Humas, MC dan Protokol Di Lingkungan Humas Pemerintahan Daerah
  12. Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler
  13. Penulisan Jurnalistik Kehumasan
  14. Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)
  15. Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan Perusahaan
  16. Videografi Kehumasan
  17. Fotografi Jurnalistik Kehumasa
  18. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Atau Instansi Pemerintahan
  19. MC dan Public Speaking Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  20. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah
  21. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  22. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah
  23. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah
  24. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony (MC) di Daerah
  25. Kehumasan dan Keprotokoleran, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dan Penerapan Keprotokoleran dalam Lingkup Ajudan Pimpinan, MC dan Acara Table Manner di Lingkungan Pemda
  26. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan
  1. Peran UKM Dalam Perekonomian Daerah
  2. Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1991 Tentang Perkoperasian Di Indonesia
  3. Langkah-Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
  4. Pengaruh PAD, PAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
  5. Inovasi Birokrasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur
  6. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
  7. Peningkatan Daya Saing Antar Daerah dan Peran UKM Dalam Perekonomian Daerah
  8. Penyusunan Rencana Terpadu UMKM Dalam Infrastruktur Kawasan Perkotaan
  9. Perencanaan Strategis Ekonomi Daerah
  10. Manajemen Pengelolaan Koperasi
  11. Manajemen Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Berbasis Masyarakat
  12. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dekranasda Dalam Pengembangan Potensi dan Kemajuan Industri Kreatif Daerah
  13. Implementasi PP No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
  14. Perekonomian dan Pembangunan Ekonomi Daerah
  15. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  16. Pengelolaan Manajemen Koperasi
  17. Tata Kelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM terhadap Perbankan dalam rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah
  18. Sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
  19. Pengelolaan Keuangan UMKM
  20. Tata Kelola dan Manajemen Koperasi Modern Era Digital 4.0
  1. Tata Cara Pengembangan Paket Wisata Berbasis Budaya
  2. Sosialisasi Kebijakan Promosi Pariwisata Untuk Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika
  3. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata Tahun 2016
  4. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP No.50 Tahun 2011) Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013
  5. Tata Cara Pengembangan Destinasi Pariwisata Melalui Eksistensi Sejarah dan Budaya Lokal
  6. Tata Cara Penyusunan Strategi dan Komunikasi Pemasaran Daerah Wisata
  7. Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Tata Cara Menyusun Media Promosi Destinasi Pariwisata
  8. Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame Guna Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  9. Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengembangan Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
  10. Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
  11. Tata Cara Pengembangan SDM Pariwisata dan Sinergitas Antar Lembaga/Dinas Terkait Dalam Pengembangan Daerah Wisata
  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Gender & Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek.
  2. Wujudkan Kesetaraan Gender Dengan Perkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Lintas Sektor
  3. Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak Pembangunan Daerah
  4. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2018 Anak Sebagai Pengganti Dari Peraturan Menteri PPPA No. 5 Tahun 2010
  5. Kebijakan Pembangunan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Serta Sistem dan Mekanisme Pelaksanaan Strategis Pengurustamaan Gender
  6. Strategi Yang Dilakukan Secara Rasional dan Sistimatis Untuk Mencari dan mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
  7. Penegakan Etika dan Profesionalisme Perempuan Terhadap Kepemimpinan dan Pembangunan Berkelanjutan Serta Pedoman Umum Pengurustamaan Gender Di Daerah
  8. Data Terpilah dan Informasi Gender Anak Dalam Pembangunan
  9. Pelatihan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
  10. Peran dan Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan PAD
  11. Urgensi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak
  12. Pentingnya dan Perlunya Peranan Pemuda dan Gender Dalam Pembangunan Daerah
  13. Peran dan Pentingnya Kesetaraan Gender Di Dalam Pembangunan Daerah
  14. Strategi Pembangunan Daerah Berbasis Gender dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak
  15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Multimedia & Teknologi Informasi dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek.
  2. Pelatihan Spasial Data Science Dalam Berbagai Bidang Berbasis Sistem Informasi Geografis
  3. Pelatihan GIS Tingkat Dasar
  4. Perancangan Gambar Dengan Autocad
  5. E-Katalog Elektronik dan Toko Daring
  6. Implementasi Rekam Medik Elektronik Sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022
  7. Pelatihan Pengelolaan Website Pemerintah
  8. Dasar-Dasar Pengetahuan Digital Photography & Video Editing Serta Pengoperasian Drone Bagi Pemerintah Daerah
  9. Pelatihan Canva Untuk Desain Grafis
  10. Desain dan Pemahaman Multimedia Bagi Pemerintahan Daerah
  11. Penerapan GIS dan Drone Untuk Pemetaan Dasar
  12. Pelatihan Pengelolaan Website dan Media Sosial Intansi Pemerintah
  13. Pelatihan Kearsipan Elektronik
  14. Pelatihan Web Design
  15. Pelatihan Dasar Aplikasi GIS & Digital Survey
  16. Building Information Modelling (BIM)
  17. Penyusunan Presentasi dan Komunikasi Visual
  18. Pelatihan Microsoft Power BI
  19. Pelatihan Visualisasi Data Dengan Tableau
  20. Pelatihan Dasar-Dasar Modelling 3D Dengan Sketchup
  21. Pelatihan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKap)
  22. Pelatihan Microsoft Office Dasar
  23. Pelatihan Evaluasi Tata Kelola Infrastruktur IT
  24. Pelatihan Data Statistik Sektoral Bagi Perangkat Daerah
  25. Pengelolaan Website Puskesmas
  26. Pengembangan Web Menggunakan WordPress
  27. Pelatihan Desain Grafis CorelDraw dan Photoshop
  28. Pelatihan Sistem Informasi Geografis Menggunakan QGIS/ArcGIS
  29. Pelatihan Microsoft Project Dalam Manajemen Project
  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Penanggulangan Bencana Alam dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek, sesuai kebutuhan.
  2. Pelatihan Mitigasi Bencana Tingkat Dasar dan Penanganan Pengungsi
  3. Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pasca bencana 2021
  4. Jenis Bencana Dan Cara Penaggulangan Bencana Serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik dll
  5. Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam
  6. Master Plan Mitigasi Bencana Terintegrasi Sebagai Bagian Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Local Resource Empowerment
  7. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
  8. Manajemen Pengelolaan Keuangan Program Pemulihan Bencana Yang Efektif dan Efisien
  9. Sosialisasi Permendagri No. 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
  10. Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2005
  11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dalam Menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangannya
  12. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  13. Tata Cara Penyusunan Tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Bencana
  14. Penanggulangan Bencana Dan Rehabilitasi Pasca Bencana
  15. Pelatihan Praktik Pemetaan Lahan & Drone
  16. Pemetaan Bahaya Tsunami
  17. Tata Cara Pemberian Hibah BANSOS
  18. Tata Cara Penyusunan LKKAP tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Terkait Bencana Alam
    Tata Cara Penyusunan LKKAP Tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Bencana
  19. Manajemen Logistik Bencana Alam
  20. Penguatan Manajemen Penanganan Bencana Di Daerah
  1. Manajemen Risiko (Risk Analysis) Unit Kerja Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
  2. Manajemen Risiko Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit
  3. Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Dengan Metode Konversi & Proporsi
  4. Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat di RSUD-BLUD dan Puskesmas Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021
  5. Penguatan Kapasitas Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI RS)
  6. Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan Puskesmas
  7. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
  8. Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
  9. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)
  10. Audit Medis – Audit Klinik
  11. Clinical Document Improvement (CDI) & Audit Rekam Medis (Analisis Kuantitatif & Kualitatif RM)
  12. Fasilitator Tingkat Pemerintahan Kecamatan Puskesmas Dalam Penanggulangan & Pencegahan Gizi Buruk dan Stunting
  13. Integrasi dan Standarisasi Data Electronic Medical Record (EMR) Dengan Electronic Health Record (EHR)
  14. Manajemen Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja Pada Rumah Sakit (RSUD)
  15. Manajemen Promosi Kesehatan Rumah Sakit
  16. Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik
  17. Strategi Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
  18. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  19. Permenkes No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E- Catalogue)
  20. Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  21. Tata Cara Perhitungan Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Berbasis INA CBG
  22. Pelatihan Manajemen Triase Rumah Sakit
  23. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Sesuai SNARS
  24. Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapasitas JKN Pada FKTP Milik Pemda Sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2022
  25. Peningkatan Kompetensi SPI Rumah Sakit/BLUD Level I dan II
  26. Humas dan Protokoler Rumah Sakit
  27. Pelatihan Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko Klinik Rumah Sakit
  28. Strategi Perekam Medis Pada Coding ICD-10
  29. Teknik Penyusunan Statistik Rumah Sakit Dalam Pengambilan Keputusan
  30. Perpajakan Bagi Rumah Sakit
  31. Manajemen Logistik Rumah Sakit
  32. Manajemen Laboratorium Rumah Sakit
  33. Manajemen Perawatan Dekubitus Bagi Petugas Kesehatan Rumah Sakit
  34. Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dengan Rumah Sakit
  35. Pelatihan Perhitungan Food Cost Rumah Sakit
  36. Manajemen Gizi dan Asupan Makanan Bagi Pasien
  37. Pelatihan Fisioterapi Bagi Instalasi Fisioterapi Rumah Sakit
  38. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
  39. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
  40. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
  41. Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit
  42. Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
  43. Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
  44. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga
  45. Leadership Training For Management
  1. Penguatan Kapasitas SDM BLUD (Puskesmas dan RSUD Pemerintah Daerah)
  2. Manajemen dan Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas
  3. Praktek Penyusunan Renstra dan RBA BLUD Puskesmas & Rumah Sakit
  4. Pengelolaan Manajemen Aset Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  5. Peningkatan Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2023
  6. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Tahun 2023
  7. Sosialisasi Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik
  8. Optimalisasi Peran Dewas BLUD/RSUD Tahun 2023
  9. Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2023
  10. Manajemen Risiko Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit Tahun 2023
  11. Manajemen Risiko Rumah Sakit Dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2023
  12. Penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan BLUD Tahun 2023
  13. Penyusunan Pola Tata Kelola serta SPM BLUD Tahun 2023
  14. Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas BLUD Tahun 2023

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.
  1. Mekanisme Evaluasi Dokumen AMDAL Pertambangan Di Daerah
  2. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
  3. Penggunaan Program GIS (Sistem Informasi Geografis) pada Bidang Pertambangan Tata Cara Perhitungan Royalti Mineral dan Batu Bara
  4. Evaluasi Cadangan Bahan Galian
  5. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017
  6. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  7. Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab
  8. SCM dan Strategi Inventory Control and Warehousing
  9. Manajemen Lingkungan Pertambangan (Good Mining Practice)
  10. Tata Cara Audit PNBP Sub Sektor Energi Mineral dan Batu Bara
  11. Penerapan PTK 007/Revisi 2 dan TKDN Sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas Indonesia
  12. Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  13. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  14. Tata Cara Monitoring Pertambangan dan Pengawasan Pertambangan
  15. Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggung jawab
  1. Berikut beberapa materi pilihan bidang Ketahanan Pangan dapat dipilih oleh masing-masing peserta bimtek.
  2. Analisis Ketersediaan Pangan Daerah
  3. Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
  4. Penerapan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Pangan
  5. Sosialisasi Manajemen Analisis Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian dan Ketahanan Pangan Serta Analisis Ketersediaan Pangan Utama, PPH dan NBM
  6. Penanganan Keamanan Pangan Segar
  7. Analisis Situasi Konsumsi Pangan Menuju Pola Makan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
  8. Analisis Situasi Distribusi dan Akses Pangan Daerah Menuju Distribusi Pangan Yang Efektif Serta Efisien
  9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengembangan B2SA dan Analisis Konsumsi Pangan
  10. Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian dan Ketahanan Pangan
  11. Penerapan Sistem Manajemen Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
  12. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Dalam Rangka Kemandirian Pangan
  13. Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan ISO 22000
  14. Pengawasan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
  1. Pelatihan Risk Management (Manajemen Risiko) dan Kesiapsiagaan Gempa Bumi
  2. Pelatihan Dasar – Dasar AMDAL Tahun 2023
  3. Penerapan & Pembuatan Laporan UKL, UPL & AMDAL Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021
  4. Sistem Perizinan Lingkungan (AMDAL dan UKL, UPL) Melalui OSS Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja / Omnibus Law
  5. Manajemen Risiko Bencana Tingkat Lanjut Penyusunan Rencana Kontigensi
  6. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2023
  7. Pelatihan Pemahaman dan Persyaratan ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
  8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021
  9. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
  10. Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pasca bencana Tahun 2023.

Keterangan:

  • Materi Pelatihan/Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan (diluar dari tema diatas).
  • Untuk informasi materi lainnya atau permintaan materi dapat menghubung kami.
  • Terlampir jadwal bimtek, Diklat dan Sosialisasi pada bidang keuangan.

Jadwal Bimtek Diklat Se-Indonesia Bulan Mei s/d Agustus 2023

Informasi Pendaftaran, Fasilitas, dan Kontribusi

Keterangan :

  • Calon peserta bimtek wajib melakukan pendaftaran dengan menghubungi kami, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
  • Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimbingan teknis sebesar:
    • Rp. 4.500.000 untuk peserta termasuk akomodasi.
    • Rp. 3.500.000 untuk peserta tidak termasuk akomodasi.
    • Rp. 2.500.000 untuk peserta bimtek meeting online
  • BIMTEKINDO melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan

Fasilitas:

  1. Bimtek kit (Tas, Materi Terupdate, Memo, Ballpoint & Flasdisk)
  2. Kamar Hotel Twin Sharing (Paket Menginap)
  3. Sarapan pagi, makan siang, makan malam & coffebreak (Khusus Paket Menginap)
  4. Meeting Room Free WiFi
  5. Sertifikat keikutsertaan
  6. Doorprize dari Panitia saat kegiatan
  7. Antar Jemput Bandara Minimal 20 Orang Peserta Rombongan
  8. Study Tour Khusus Rombongan 20 Orang Peserta
Bintek Keuangan
Bimtek Keuangan

Sosialisasi pada bidang keuangan, terlampir jadwal bimtek keuangan

4.5/5
Pemerintahan Daerah
Bimtek Pemerintahan Daerah

mengenai penyusunan kerja SKPD, evaluasi kerja..

4.5/5
Pengadaan
Diklat Pengadaan Barang dan jasa

mengenai ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa

4.5/5
Aset Daerah
Bimtek Aset Daerah

mengenai Pengelolaan Barang, Teknik Penilaian Aset…

4.5/5
Pemdes
Bimtek Pemerintahan Desa

Diklat Desa/Bumdes dengan materi sesuai dengan kebutuhan.

4.5/5
FINANCE
Perencanaan dan Program Daerah

Pelatihan dan sosialisasi program-program pemerintah…

4.5/5
X